Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik - Hallo sahabat https://clesteesinn.blogspot.com/, Pada sharing Informasi kali ini yang berjudul Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik, saya telah menyediakan Informasi Terlengkap Untuk Anda. mudah-mudahan isi postingan yang saya tulis ini dapat anda pahami. okelah, ini dia Informasinya.
Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik.
1. Mengapa masyarakat harus aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah dan apa keuntungannya bagi masyarakat?
Masyarakat harus aktif dalam Kebijakan Publik karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang menjadi kebijakan kebutuhan dan keinginan mereka dalam kebutuhan sehari‐hari. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, bahwa masyarakat tidak setuju atau tidak tahu terhadap kebijakan‐kebijakan yang dikeluarkan tersebut.
- Melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
ArtikelPenunjang : Pengertian, Fungsi dan Jenis – Jenis Pajak
2. Sebaliknya, apa yang terjadi bila masyarakat tidak aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah?
Bila masyarakat tidak aktif, maka akan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, antara lain :
Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak‐hak masyarakat secara menyeluruh.
Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai‐nilai budaya masyarakat.
Contoh : Pemda mengeluarkan peraturan agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, sedangkan masyarakat tidak mematuhinya maka sampah tersebut akan menumpuk dan berbau tidak sedap, sehingga masyarakat juga yang dirugikan karena lingkungan telah tercemar dan berbau tidak sedap.
3. Bagaimana cara pemerintah mewadahi dan memfasilitasi masukan masyarakat?
Untuk mewadahi dan memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat, sudah barang tentu diperlukan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Keterbukaan di sini dalam arti pihak eksekutif dan legislatif daerah mau mendengarkan, menampung dan merumuskan pendapat atau masukan masyarakat tersebut dalam kebijakan‐kebijakan yang diambilnya. Jadi bukan hanya sekedar ditampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh. Manakala ada keterbukaan dari pihak eksekutif dan legislatif daerah, maka akan menimbulkan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk terus membangun daerahnya dengan cara melaksanakan berbagai aturan yang telah menjadi kebijakan publik.
Referensi :
- Tim Abdi Guru. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas IX.Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas IX. Jakarta : Penerbit Aneka Ilmu, 2008.
Demikianlah Artikel Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik
Sekian Informasinya Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan kali ini.
Belum ada tanggapan untuk "Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik"
Posting Komentar